7 Kesalahan Mendirikan PT yang Perlu Dihindari pada 2026
Kesalahan mendirikan PT dapat menimbulkan masalah sejak proses pendirian hingga perusahaan mulai beroperasi. Pelajari 7 hal yang perlu diperiksa sejak…
Selengkapnya →
Kesalahan mendirikan PT dapat menimbulkan masalah sejak proses pendirian hingga perusahaan mulai beroperasi. Pelajari 7 hal yang perlu diperiksa sejak…
Selengkapnya →
Lama proses pendirian PT tidak hanya ditentukan oleh pembuatan akta. Pada 2026, calon pendiri perlu memperhitungkan pengesahan badan hukum, administrasi…
Selengkapnya →
Biaya pendirian PT tidak hanya berupa honorarium notaris. Pada 2026, calon pendiri perlu memperhitungkan modal disetor, PNBP, kebutuhan tempat usaha,…
Selengkapnya →
Cara mendirikan PT pada 2026 perlu dimulai dari penentuan struktur perusahaan, kegiatan usaha, nama, modal, dokumen pendirian, hingga pengurusan legalitas…
Selengkapnya →
Syarat pendirian PT pada 2026 perlu disiapkan dengan memperhatikan aturan badan hukum, modal, Pemilik Manfaat, KBLI, serta persyaratan dasar OSS.
Selengkapnya →
Memasuki 2027, perusahaan perlu memeriksa kembali legalitas badan usaha, perizinan, kontrak, ketenagakerjaan, pelindungan data, perpajakan, aset, dan potensi sengketa. Berikut…
Selengkapnya →
Risiko hukum RUPS dapat muncul dari kesalahan pemanggilan, kuorum, agenda, hak pemegang saham, dokumentasi, hingga pelaporan melalui SABH. Artikel ini…
Selengkapnya →
Perubahan investasi, masuknya investor baru, keluarnya pemegang saham, atau kebutuhan pendanaan dapat membuat struktur kepemilikan dan modal PT perlu disesuaikan.…
Selengkapnya →
Menteri Hukum mengusulkan pembebasan PNBP laporan tahunan RUPS. Sementara itu, Permenkum 13 Tahun 2026 sudah menetapkan tarif Rp0 hingga 31…
Selengkapnya →
Pemerintah menetapkan tarif Rp0 untuk pemberitahuan laporan tahunan PT hingga 31 Desember 2026. Ketahui ketentuan, kewajiban RUPS, dan langkah pelaporannya.
Selengkapnya →